KOMPAS.COM/LAKSONO HARI WIWOHO
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.
JAKARTA, KOMPAS.com - Korban pembantaian Rawa Gede mengaku tidak mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah Indonesia.
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar usai kunjungan ke Rawa Gede, Minggu (18/9/2011) mengatakan, keluarga korban mengaku hanya mendapat perhatian simbolik saja.
"Mereka diperhatikan individu pejabat TNI atau warga biasa asal Karawang. Contoh perhatian adalah pembuatan monumen sejak tahun 1995. Ketika itu mantan lurah yang didukung Pangdam Siliwangi mendirikan Yayasan Rawa Gede," kata Haris.
Menurut dia, petinggi TNI Kharis Suhud sering mencarikan bantuan untuk para janda dan keluarga korban pembantaian pada saat Lebaran. Pada tahun 2005 yayasan ini didorong melobby pemerintah Belanda namun gagal. Selanjutnya diadakan upaya hukum tahun 2009 ke Pengadilan Belanda.
"Mereka melobi Kedutaan Belanda di Jakarta karena kurang mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Mereka mendapat persetujuan Pemerintah Belanda untuk dibantu secara keuangan. Uang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri tahun 2010. Namun hingga kini, uang bantuan tersebut tidak pernah diterima pihak yayasan," kata Haris.
Mereka diperhatikan
individu pejabat TNI atau warga biasa asal Karawang. Contoh perhatian
adalah pembuatan monumen sejak tahun 1995. Ketika itu mantan lurah yang
didukung Pangdam Siliwangi mendirikan Yayasan Rawa Gede.
-- Haris Azhar
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar usai kunjungan ke Rawa Gede, Minggu (18/9/2011) mengatakan, keluarga korban mengaku hanya mendapat perhatian simbolik saja.
"Mereka diperhatikan individu pejabat TNI atau warga biasa asal Karawang. Contoh perhatian adalah pembuatan monumen sejak tahun 1995. Ketika itu mantan lurah yang didukung Pangdam Siliwangi mendirikan Yayasan Rawa Gede," kata Haris.
Menurut dia, petinggi TNI Kharis Suhud sering mencarikan bantuan untuk para janda dan keluarga korban pembantaian pada saat Lebaran. Pada tahun 2005 yayasan ini didorong melobby pemerintah Belanda namun gagal. Selanjutnya diadakan upaya hukum tahun 2009 ke Pengadilan Belanda.
"Mereka melobi Kedutaan Belanda di Jakarta karena kurang mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Mereka mendapat persetujuan Pemerintah Belanda untuk dibantu secara keuangan. Uang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri tahun 2010. Namun hingga kini, uang bantuan tersebut tidak pernah diterima pihak yayasan," kata Haris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar